Ket. Gambar : Prosesi pelaksanan upacara HUT Kemerdekaan Indonesia ke 76 Tahun yang dilaksanakan oleh Cipayung Plus Buleleng bertempat di Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
Sumber Gambar: Dok. Cipayung Plus Buleleng
Penulis: Etik Maesawardani
AMBARARAJANEWS.COM- Ditengah PPKM saat ini, segala ruang gerak kita dibatasi, termasuk pelaksanaan perayaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-76.
Tetapi pembatasan ruang gerak tersebut tidak menyurutkan semangat Cipayung Plus Buleleng yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja, PC IMM Buleleng, PC KMHDI Buleleng, KAMMI ,dan MPM Rema Undiksha untuk melaksanakan upacara kemerdekaan RI Ke-76 di Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada Selasa (17/08/21).
Pelaksanakan upacara kemerdekaan RI ke-76 tidak terlepas dari protokol kesehatan, semua peserta yang menghadiri upacara sudah melaksanakan vaksinasi, serta menerapkan 5M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Membatasi Mobilitas.
Dari serangkaian kegiatan upacara kemerdekaan ini, masing-masing ketua atau perwakilan dari ormawa memberikan kritikan sekaligus pandangan kepada pemerintah terkait permasalahan yang sedang dialami oleh negeri kita tercinta.
Di tengah PPKM yang menghambat ruang gerak masyarakat memberikan dampak besar kepada masyarakat, terkhusus para karyawan terkena PHK dan para pelaku UMKM yang mengalami kerugian dan krisis ekonomi.
M. Septa Yahnan Ketua Komisi I, MPM Rema Undiksha menuturkan PPPKM berimbas pada krisis ekonomi masyarakat "PPKM menghambat segala aktivitas masyarakat, mulai dari pembatasan waktu berjualan, pembatasan waktu keluar dan pembatasan beraktivitas lainnya. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah". Tutur Septa
"Saya harap pemerintah bisa lebih mengerti dan mengutamakan akan kebutuhan masyarakat daripada sistem pemerintah yang diluncurkan." Lanjutnya
Selain itu, di kemerdekaan Indonesia ke-76 ini, masyarakat belum sepenuhnya merdeka, baik dilihat dari bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian.
Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh para aktivis dalam sesi wawancara. Ni Luh Sinta Yani, selaku Ketua Umum KMHDI Buleleng menyatakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka.
"Indonesia belum sepenuhnya merdeka dikarenakan pemerintah lebih banyak mengintervensi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ketika kita mengkritisi kebijakan pemerintah lewat sosial media, tidak menutup kemungkinan para kritikus tersebut akan dikenakan UU ITE" Tegas Sinta
"Saya harap kita bisa bersinergi menuntaskan permasalahan yang sedang kita alami di negara kita tercinta ini, lanjutnya, kami dari mahasiswa akan siap diikutsertakan untuk mencarikan solusinya dan menggagas ide-ide pemecahan masalah, asalkan pemerintah memberikan ruang kepada kami." Pungkasnya.
Sejalan dengan Ni Luh Sinta, Ketua Umum PC IMM Buleleng, Ikrima Maulida menyampaikan pandangan sekaligus keluh kesahnya sebagai masyarakat dan aktivis kepada pemerintah.
"Di usia Indonesia yang ke-76, saya sebagai masyarakat sekaligus aktivis menginginkan pemerintah agar membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama di masa pandemi ini, kami merasakan Indonesia belum sepenuhnya merdeka, masih banyak sekali permasalahan yang semakin kompleks, dan sebenarnya membutuhkan kebijakan yang tepat, tidak hanya berpihak pada penguasa, supaya kedepannya kami para aktivis bisa turut berpartisipasi mencarikan solusi dan gagasan baru atas permasalahan yang sedang dialami negara kita tercinta ini". Kata Ikrima
Ia juga menyampaikan harapan untuk Indonesia kedepannya. "Semoga Indonesia semakin tangguh untuk menghadapi Covid-19, karena sejatinya kemerdekaan ini adalah bagaimana cara kita untuk keluar dari pandemi Covid-19, dan bagaimana cara kita merdeka dari segala lini dan sisi, dan semoga masyarakat Indonesia semakin tumbuh dan tangguh untuk Indonesia emas di tahun-tahun berikutnya." Tuturnya
Seperti yang kita lihat saat ini, PPKM yang diberlakukan sejak kurang lebih satu bulan yang lalu, selain berdampak pada perekonomian, kebijakan PPKM ini berdampak juga pada pendidikan di Indonesia,
Fikri Abdul Gani selaku Kabid Humas, KAMMI, merasakan hal yang demikian pula. "Indonesia memang sudah merdeka ke-76 tetapi ada beberapa sektor yang belum merdeka, salah satunya sektor Pendidikan" Ungkap Fikri
"Saya harap pemerintah lebih memerhatikan kebijakan yang dikeluarkan, di sektor pendidikan khususnya,seperti saat ini, belajar mengajar secara online, yang secara tidak langsung menyulitkan para pelajar, entah itu karena kuota maupun sinyal di daerah masing-masing." Sambungnya.
Agung Ardiansyah, selaku Ketua Umum HMI Cabang Singaraja dalam pelaksanaan upacara ini, juga memberikan pandangannya terhadap Kemerdekaan RI Ke-76.
"Momentum kemerdekaan ke-76 RI harus dimaknai dengan renungan dan refleksi. Bahwa mahasiswa harus bangkit, harus menemukan formulasi gerakan yg tepat dimasa sekarang ini, mahasiswa harus mampu menjadi penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat, karena di pundak kita pemuda hari ini akan menentukan akan seperti apa indonesia kedepannya" Jelas Agung diakhir sesi wawancara.
